JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memohon polisi agar bertindak lebih besar tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping secara langsung ke lapangan juga menangkap merek yang tersebut melakukan pungutan liar (pungli).
“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme lantaran merek ini parasit yang mana merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang tersebut maksa kelola lahan juga uang parkirnya? Hal ini kan meresahkan,” kata Sahroni di keterangannya, Hari Senin (17/3/2025).
“Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, kemudian tentunya diperingatkan agar tak mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.
Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya penanam modal dalam Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang mana ingin menggalakkan pembangunan ekonomi tumbuh di dalam Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tidak ada main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Selain ormas yang dimaksud suka memalak, ia juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang mana men-sweeping warung yang dimaksud menerbitkan dalam siang hari pada Periode Ramadan. “Saya perhatikan juga di area tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang mengungkap pada siang hari dalam Periode Ramadan. Hal ini juga pelakunya harus ditertibkan, oleh sebab itu jelas ada keinginan orang tiada berpuasa pada situ,” jelasnya.
“Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi mereka ini bertindak tidaklah jelas juga melawan perintah agama yang mana mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.
SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut pasca Reses?
Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang kerap memanfaatkan kesempatan Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, kemudian sebagainya. Padahal itu kan tidak urusan pemilik usaha, merekan sudah ada bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang dimaksud akan menindak tegas oknum yang mana terlibat di aksi premanisme sehingga menghambat iklim penanaman modal di area Tanah Air.
