Jakarta – Nusantara bisa saja kecipratan untung dari konflik dagang antara Amerika Serikat (AS) lalu China yang mana sedang terjadi. Anggota Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) Chatib Basri memaparkan di situasi ketika ini, China kemungkinan besar akan melalukan relokasi pembangunan ekonomi ke kawasan Asia Tenggara.
“Dengan risiko jaringan antara Negeri Paman Sam kemudian China, saya tak akan terkejut jikalau ada semacam relokasi basis produksi dari China ke negara-negara Asia Tenggara, kemungkinan besar ke Vietnam, mungkin saja ke Indonesia,” ujar Chatib ke acara DBS Asian Insights Conference di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia kemudian mengungkapkan Indonesia enteng bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Karena surplus perdagangan Indonesi dengan negeri Paman Sam itu cuma sekitar US$19 miliar, jarak jauh lebih tinggi kecil dari Vietnam dengan Negeri Paman Sam yang mencapai US$120 miliar.
Lantas, negara tetangga Negara Indonesia itu dapat menyelesaikan permasalahan surplus perdagangan ini, mungkin saja dengan menambah impornya sekitar 11 sampai 12 kali lipat.
“Memang tiada mudah, ya, jadi itu sebabnya saya meninjau kemungkinan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, asalkan pemerintah mau melaksanakan deregulasi ekonomi. Kabar baiknya, Presiden Prabowo telah mengumumkan April sesudah itu bahwa pemerintah berikrar untuk melakukan deregulasi ekonomi,” pungkas Chatib.
Sederet Kebijakan eksekutif Antisipasi Perang Dagang
Pemerintah menyiapkan delapan kebijakan yang bersifat jangka pendek, dan juga kebijakan jangka menengah. Sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan pelemahan ekonomi global akibat ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi pada negara maju, hingga ketegangan di dalam bervariasi kawasan.
Kebijakan Jangka Pendek
1. Perkuatan Konsumsi Rumah Tangga kemudian Daya Beli Masyarakat
– Perluasan acara Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mana memperkuat ketahanan gizi sekaligus mengupayakan perputaran sektor ekonomi ke sektor pangan lokal
– Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli rakyat rentan
– Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi rakyat serta subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
Mempercepat realisasi belanja negara untuk menguatkan daya dorong fiskal
2. Pembaruan Kemudahan Berusaha
– Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
– Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Sektor Usaha Penanaman Modal (BUPM)
3. Menguatkan Biaya Industri Produktif
– Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang tersebut lebih lanjut besar
– Realisasi Kredit Pengembangan Usaha Padat Karya yang dimaksud diarahkan pada sektor-sektor strategis
– Fasilitasi pembiayaan Koperasi kemudian UMKM untuk meningkatkan produktivitas kemudian daya saing
4. Perluasan Akses Pasar Ekspor
– Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, kemudian CP TPP
– Penetrasi lingkungan ekonomi ekspor non-tradisional serta penguatan kerja sejenis dengan negara-negara BRICS
– Pendukung iklan lalu fasilitasi ekspor untuk UMKM berkemungkinan ekspor
5. Kebijakan Deregulasi
– Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Pekerjaan Deregulasi akan segera terbentuk, namun grup telah mulai bekerja mengidentifikasi kesulitan perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang dimaksud akan segera disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor lalu daya saing sektor di negeri
– Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya perubahan kebijakan pada rangka aksesi Tanah Air ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
1. Percepatan Hilirisasi kemudian Industrialisasi
– Penguraian lapangan usaha pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, juga tembaga
– Menguatkan rantai nilai bidang kelapa sawit kemudian komoditas strategis lainnya
– Pembangunan kawasan sektor terintegrasi untuk menciptakan biosfer sektor yang dimaksud kompetitif
2. Transformasi Sektor Bisnis Digital
– Pembangunan infrastruktur digital yang tersebut merata pada seluruh wilayah Indonesia
– Pengembangan kapasitas juga daya saing start-up teknologi nasional
– Akselerasi digitalisasi UMKM kemudian sektor publik
3. Transisi Tenaga lalu Sektor Bisnis Hijau
– Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang digunakan ditingkatkan
– Penguraian habitat kendaraan listrik lalu infrastruktur pendukungnya
– Pelaksanaan proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang dimaksud sudah pernah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 jt dari AZEC
Next Article Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Kumpulkan Pebisnis AS-Inggris
Artikel ini disadur dari RI Bisa Ketiban Durian Runtuh dari China, Asal Lakukan Ini!
