JAKARTA – Kebijakan tarif impor yang tersebut diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap berbagai negara di dalam dunia, termasuk Indonesia, memunculkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi perekonomian Trump yang digunakan cukup kontroversial dan juga dinilai dapat merugikan Amerika Serikat sendiri.
Trump sudah mengumumkan penerapan tarif baru terhadap semua barang impor yang tersebut masuk ke wilayah AS. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem tarif timbal balik untuk negara-negara yang digunakan mengenakan bea masuk tinggi terhadap komoditas Amerika, termasuk Indonesia sebagai salah satunya.
Indonesia diketahui memberlakukan tarif sekitar 64% terhadap sebagian barang selama Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, pemerintah Negeri Paman Sam memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk-produk jika Indonesia yang dipasarkan di area negaranya.
Menanggapi tarif Trump tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang mana berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Fokus utamanya adalah pembenahan regulasi yang mana dianggap menghambat efisiensi perdagangan.
Instruksi Presiden Prabowo disampaikan melalui Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto, yang mana menjelaskan bahwa langkah deregulasi juga penyederhanaan aturan akan segera dilakukan. Hal ini termasuk peninjauan terhadap Non-Tariff Measures (NTMs) yang dinilai memperlambat laju ekspor Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati juga bersuara terkait kebijakan tersebut. Melalui Kepala Biro Komunikasi juga Layanan Informasi, Deni Surjantoro, kementerian menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak negatif kebijakan tersebut.
Menurut Deni, meskipun tarif 32% tampak signifikan, kebijakan ini juga dapat menciptakan potensi strategis bagi Indonesia. Negara-negara yang digunakan terdampak kebijakan tarif tinggi mampu jadi akan memindahkan kegiatan industrinya ke wilayah yang tersebut tambahan stabil, dan juga Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan utama.
Deni menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, juga menyesuaikan kebijakan fiskal lalu perdagangan guna meyakinkan stabilitas kegiatan ekonomi nasional masih terjaga dalam sedang dinamika global.
