Biak – pemerintahan Daerah Biak Numfor, Papua, menyatakan, hadirnya pusat perdagangan pelayanan rakyat (MPP) yang tersebut menyediakan layanan rakyat secara integrasi, berorientasi pada kepuasan masyarakat.
"Keberadaan MPP sebagai kegiatan reformasi birokrasi pemerintahan wilayah pada meningkatkan kualitas layanan publik," kata Pimpinan Daerah Biak Numfor Markus O Mansnembra, pada Biak, Senin.
Ia mengharapkan, MPP bisa jadi melayani warga Biak Numfor di mengurus beraneka perizinan yang tersebut lebih lanjut cepat juga tidak ada berbelit-belit.
Markus menyebut, capaian realisasi kinerja urusan investasi modal pada 2024 tercatat prospek pembangunan ekonomi teridentifikasi mencapai Rp1,36 miliar atau 123 persen.
Sedangkan capaian urusan koperasi perniagaan kecil menengah, kata dia, di dalam antaranya persentase peningkatan UMKM 100 persen.
Untuk pencapaian nilai tambah besar pemasaran mikro, lanjut dia, sebesar 100 persen juga koperasi yang dimaksud berpartisipasi 94 persen.
Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Komisi B DPRK Biak Numfor Nicoolas Otto Koo mengakui, sarana prasarana MPP belum memadai sehingga butuh peningkatan untuk melayani masyarakat.
Nicoolas memohonkan tim anggaran pemerintah area wajib mengalokasikan dana untuk perbaikan kemudian pengadaan sarana prasarana MPP.
Pantauan ANTARA pada Mal Pelayanan Publik Biak Kota, hingga pukul 11.40 WIT masih belum banyak dikunjungi warga Biak sebab masih terbatas dengan pengurusan perizinan bisnis dalam Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Artikel ini disadur dari Pemkab Biak sebut mal pelayanan publik sediakan integrasi perizinan
