Jakarta – otoritas berusaha mencapai usia harapan hidup sehat (healthy life expectancy) warga Negara Indonesia naik dari 63 tahun menjadi 65 tahun pada tahun 2029. Target yang dimaksud disampaikan Menteri Aspek Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ketika menjelaskan Rencana Induk Lingkup Kesejahteraan (RIBK) di rapat dengan Komisi IX DPR di Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, kemarin.
BGS bilang, walaupun hitungan harapan hidup dalam Indonesia mencapai 74 tahun, data menunjukkan usia segar ke Indonesia berada pada umur 62 tahun. Dia mengutarakan dalam rentang umur itu hingga 74 tahun banyak ditemukan warga yang menderita penyakit kronis.
“Selain usia harapan hidup, kita masukkan juga healthy life expectancy, bahasanya usia harapan hidup sehat. Nah itu 63 tahun, yang artinya sejumlah sekali pendatang Indonesi begitu dalam berhadapan dengan 62 tahun hidup, tapi tiada sehat,” katanya.
BGS menjelaskan, RIBK menjadi panduan untuk menyelaraskan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan program-program keseimbangan pada 38 provinsi lalu 514 kabupaten/kota. Penyelarasan ini, kata dia, penting agar kebijakan pusat dapat benar-benar diterapkan pada daerah.
“Banyak inisiatif nasional seperti pengentasan TBC atau stunting ternyata bukan masuk di rencana kerja pemerintah daerah. Ini adalah oleh sebab itu tidaklah sinkron secara vertikal serta horizontal,” jelas BGS.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan indikator kinerja baru seperti usia harapan hidup baik (HALI) juga cakupan Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta (UHC). Indonesi pada waktu ini mempunyai nilai UHC sebesar 55, pada bawah rata-rata ASEAN.
Pemerintah memiliki target UHC meningkat berubah menjadi 62 pada lima tahun mendatang. UHC, kata BGS, bukanlah hanya saja dari sisi dana semata tapi kualitas kemudian aksesnya juga diukur.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh juga menyokong agar Kemenkes tiada cuma menyusun target teknokratik, tetapi juga memverifikasi ada pemaksaan positif bagi area agar menjalankan komitmen RIBK.
“Jangan sampai perencanaan pusat telah bagus, tapi tempat bukan sanggup menyesuaikan anggaran oleh sebab itu komponen kebijakan pemerintah lokal atau visi misi kepala wilayah yang tersebut tidak ada pro-kesehatan,” tegas Nihayatul.
Sejumlah anggota DPR juga mengusulkan agar RIBK dihadiri oleh stimulus anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) atau skema insentif lain, mirip pendekatan Inpres seperti masa lalu. Tujuannya agar pemerintah tempat tidak ada hanya saja merancang, tetapi benar-benar melaksanakan acara secara merata.
Komisi IX DPR juga mendesak Kemenkes untuk menjamin penyusunan RIBK 2025-2029 secara terukur dan juga berkelanjutan.
“Segera menggalakkan penerbitan Peraturan Presiden tentang RIBK sesuai amanat pasal 220 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2023 tentang keseimbangan agar dikeluarkan selambat-lambatnya pada Juni 2025,” kata Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita.
Next Article Menkes: Pemeriksaan Kesejahteraan Gratis Inisiatif Terbesar pada Sejarah RI
Artikel ini disadur dari Menkes BGS Bidik Usia Harapan Hidup Sehat Warga RI Naik Jadi 65 Tahun
