JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan lebih banyak dari 16.000 pelopor negara yang mana belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Jumlah yang disebutkan berdasarkan data per 9 April 2025.
“Masih terdapat 16.867 PN/WL yang dimaksud belum menyampaikan LHKPN, dari total 416.723 wajib lapor atau masih ada sekitar 4% yang belum melaporkan harta kekayaannya,” kata anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (10/4/2025).
Diketahui, Lembaga Antirasuah melanjutkan batas akhir penyampaian LHKPN hingga 11 April 2025. Dengan begitu, para wajib lapor LHKPN diharapkan dapat menyampaikan kewajiban dia dengan patuh.
“Baik patuh terkait ketepatan waktu maupun patuh di kebenaran dan juga kelengkapan aset kemudian harta yang dimaksud dilaporkan di LHKPN. KPK juga mengimbau untuk pimpinan atau satuan pengawas internal pada masing-masing institusi agar secara proaktif memantau lalu mengawasi kepatuhan pelaporan LHKPN para PN/WL di dalam instansinya,” sambungnya.
Sebelumnya, KPK mengumumkan inovasi batas akhir pelaporan LHKPN periode 2024. “Batas akhir yang mana semula dijadwalkan pada tanggal 31 Maret 2025, telah dilakukan diundur menjadi tanggal 11 April 2025,” kata Tim Jubir KPK Budi Prasetyo.
Budi menyampaikan, tindakan ini diambil setelahnya mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan efisiensi pelaporan, termasuk mempertimbangkan periode libur serta cuti dengan pada rangka perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H.
“Periode libur ini dapat memengaruhi kelancaran proses pelaporan harta kekayaan bagi pelopor negara,” ujarnya.
