JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sebagian komoditas strategis. Langkah yang dimaksud sebagai bentuk reformasi ekonomi yang dimaksud progresif lalu berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah serius membongkar tata niaga yang mana selama ini dikuasai kelompok rente serta praktik bukan sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tepat lalu berani. Hal ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang dimaksud lebih lanjut efisien lalu transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor bukan boleh dilepaskan begitu sekadar tanpa pengaman kemudian kebijakan penyeimbang. Negara tetap saja memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen pada negeri tiada tergilas di kompetisi pangsa bebas yang digunakan belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku perniagaan nasional, teristimewa yang dimaksud selama ini menopang keperluan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup lantaran banjir komoditas impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang tersebut mampu memproduksi barang yang digunakan selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara tentang membuka pintu, tapi juga tentang menyiapkan dapur sendiri. Menguatkan sektor substitusi impor adalah kunci kemandirian perekonomian jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif menyampaikan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar mengupayakan ketahanan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif dan juga bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang mana sanggup diproduksi pada di negeri. Kita bisa saja memperluas hubungan dagang, tapi tetap memperlihatkan dengan keberpihakan pada sektor lalu petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil kemudian timbal balik. Jika Indonesia membuka bursa bagi barang negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa juga keberpihakan terhadap perkembangan sektor nasional,” tandasnya.
