JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta mempercepat penanaman modal pada sektor tekstil, barang tekstil, sepatu, lalu sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya pada waktu mengawasi rapat dengan jajaran Dewan Sektor Bisnis Nasional (DEN) dalam Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor lapangan usaha padat karya.
Menteri Koordinator Sektor Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil serta barang tekstil yang dimaksud pada waktu ini mengangkat hampir 4 jt tenaga kerja lalu mencatatkan ekspor tambahan dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengawasi dari keseluruhan supply chain dan juga juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang telah dilakukan,” kata Airlangga terhadap awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang digunakan di-dumping melalui tindakan anti-dumping. eksekutif tentu akan membentuk semacam satgas, dalam mana ini akan dijalankan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga menggerakkan agar sektor padat karya masuk di Proyek Krusial Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan serta infrastruktur insentif sanggup segera diberikan. otoritas turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi di rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit penanaman modal dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini dapat ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja sanggup tercipta juga kita berusaha mencapai dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan bidang ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas di waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini pasukan dari Kementerian Koordinator Sektor Perekonomian dan juga DEN telah dilakukan bekerja sebanding untuk mempersiapkan hambatan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang tersebut jelas dan juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian sanggup segera diinformasikan langkah-langkah. Artinya tidaklah akan menurunkan rekomendasi-rekomendasi yang dimaksud itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang dimaksud sangat jelas juga sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan menurunkan korupsi, akan menimbulkan lebih lanjut efisien, lalu akan memulai pembangunan lingkungan perekonomian kita lebih tinggi bagus,” tutur Luhut.
